Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
FOKUSSIBER.COM – Hancur. Bangsa besar ini diseret ke titik nadir sepanjang sejarah bangsa Indonesia, oleh para penjahat berkedok pejabat dan pengusaha.
Prahara pengkhianatan konstitusi di Mahkamah Konstitusi menghentak kita semua. Itu hanya sebagian.
ADVERTISEMENT
Baca Juga:
Cara Isi Saldo PayPal Pakai ShopeePay via Jasa Top Up di Epayu
Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen, Investasi Asing Buktikan Daya Saing dan Stabilitas
Surat Jalan Istri Menteri UMKM Meledak, KPK Bidik Sekjen dan Menterinya
SCROLL TO RESUME CONTENT
Skandal hukum di lembaga hukum lainnya juga semakin kotor dan meluas.
Para koruptor bersekongkol dengan pejabat yang mempunyai kekuasaan dan penegak hukum.
Menyuap, untuk mengamankan kasus korupsi, menghalangi dan merintangi penyidikan.
Baca Juga:
Lubang Jalan, Lubang Moral: KPK Ungkap Suap Proyek Sumut
BNPB: Letusan Lewotobi Ancaman Serius, Jangan Mendekat ke Kawah
Jasa Siaran Pers Persriliscom Melayani Publikasi ke Lebih dari 150 Media Online Berbagai Segmentasi
Baca artikel lainnya di sini : Portalberita.com Melayani Jasa Pembuatan Media Online yang Berkualitas dengan Paket Hemat
Contohnya sangat nyata. Antara lain kasus korupsi BTS di Kemenkominfo. Aroma korupsi tercium sejak lama, tetapi dihalangi, dirintangi.
Beberapa nama pejabat dan penguasa terlibat. Anggota DPR dan BPK juga disebut terlibat kasus “pengamanan”, atau lebih tepatnya perintangan penyidikan, kasus korupsi BTS ini. Juga ada nama menteri.
Perkembangan terakhir, Kejaksaan Agung sudah menyurati presiden untuk periksa anggota BPK, Achsanul Qosasi. Belum tahu kapan oknum anggota DPR dan Menteri diperiksa.
Baca Juga:
Polda Bali Selidiki Kematian AI, Tahanan Kasus Asusila Diduga Dikeroyok di Tahanan Polresta Denpasar
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
BMKG Laporkan Pendudukan Lahan oleh Ormas, Polisi Tangkap 17 Orang Terkait
Pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Gagal di BPIP, Jadwal Baru Sedang Diatur Secara Khusus
Belum reda kasus prahara di MK dan “pengamanan” korupsi di Kejaksaan Agung, Indonesia kini diguncang berita mengejutkan.
Nama Jaksa Agung ST “papa” Burhanuddin sempat disebut di dalam persidangan perintangan penyidikan kasus korupsi tambang nikel (ilegal) WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) PT Antam di blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Tambang nikel ini meluas sampai ke kawasan hutan tanpa izin alias ilegal.
Salah satu pelaku utama kasus korupsi ini adalah Windu Aji Sutanto, pemilik PT Lawu Agung Mining, dan sekaligus orang sangat dekat dengan pejabat dan penguasa.
Windu Aji Sutanto merupakan eks relawan Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019.
Windu Aji Sutanto juga diduga terlibat perkara “pengamanan” atau “perintangan penyidikan”kasus korupsi infrastruktur BTS kominfo.
Prahara Perintangan Penyidikan yang sedang ditangani Kejaksaan Agung menambah deretan kasus hitam penegakan hukum di Indonesia yang semakin buruk sepanjang sejarah Indonesia.
Pengadilan Negeri Kendari wajib usut tuntas semua nama yang disebut di dalam persidangan “prahara perintangan penyidikan” kasus korupsi tambang nikel tersebut, termasuk peran aktris Celine Evangelista yang menyebut “papa”.
Pengadilan Negeri Kendari juga wajib mengungkap secara jelas siapa sosok “papa” yang dimaksud, dan apa perannya dalam kasus “perintangan penyidikan” korupsi tambang nikel Windu Aji Sutanto.
Rakyat menuntut, Pengadilan Negeri Kendari secara khusus, serta Kehakiman, wajib menyelamatkan nama baik dan kehormatan penegakan hukum Indonesia yang hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Perlu diingat, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan prakondisi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
Negara tanpa hukum yang berkeadilan akan menjadi negara tirani dan negara gagal.***
