Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Tetap Berlaku, MK Tolak Gugatan UU tentang Pemilihan Umum

- Pewarta

Kamis, 15 Juni 2023 - 16:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. (Instagram.com/@mahkamahkonstitusi)

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. (Instagram.com/@mahkamahkonstitusi)

FOKUSSIBER.COM – Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan gugatan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Sehingga sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.

Anwar Usman membacakan putusan di gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Juni 2023.

Dalam persidangan perkara nomor 114/PUU-XX/2022, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa para Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka telah mendistorsi peran partai politik.

“Dalil tersebut hendak menegaskan sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009 sampai dengan 2019 partai politik seperti kehilangan peran sentral-nya dalam kehidupan berdemokrasi,” ujar Saldi Isra.

Menurut Mahkamah, tuturnya melanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR/DPRD, dalam batas penalaran yang wajar, dalil para Pemohon adalah sesuatu yang berlebihan.

“Karena, sampai sejauh ini, partai politik masih dan tetap memiliki peran sentral yang memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi dan penentuan bakal calon,” ujar Saldi Isra.

Terkait dengan kekhawatiran calon anggota DPR/DPRD yang tidak sesuai dengan ideologi partai, Saldi Isra menjelaskan bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam memilih calon yang dipandang dapat mewakili kepentingan, ideologi, rencana, dan program kerja partai politik yang bersangkutan.

Di sisi lain, mengenai peluang terjadinya politik uang dalam sistem proporsional terbuka, Saldi Isra mengatakan bahwa pilihan terhadap sistem pemilihan umum apa pun sama-sama berpotensi terjadinya praktik politik uang.

“Misalnya, dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup, praktik politik uang sangat mungkin terjadi di antara elit partai politik dengan para calon anggota legislatif yang berupaya dengan segala cara untuk berebut “nomor urut calon jadi” agar peluang atas keterpilihan-nya semakin besar,” kata Saldi Isra.

Oleh karena itu, menurut Saldi Isra, praktik politik uang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan tudingan disebabkan oleh sistem pemilihan umum tertentu.

Baca Juga:

Jasasiaranpers.com dan Sapu Langit Media Center Ucapkan Selamat kepada Pasangan Prabowo – Gibran

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Surya Paloh Ucapkan Selamat kepada Prabowo – Gibran, Terima Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 oleh KPU

Via Surat Resmi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden Ucapkan Selamat ke Prabowo Ungguli Pilpres 2024

Saldi Isra menegaskan bahwa dalil-dalil Para Pemohon, seperti distorsi peran partai politik, politik uang, tindak pidana korupsi, hingga keterwakilan perempuan tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilihan umum.

“Karena, dalam setiap sistem pemilihan umum terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya,” kata Saldi Isra.

Menurut Mahkamah, tutur Saldi Isra, perbaikan dan penyempurnaan dalam pemilihan umum dapat dilakukan dalam berbagai aspek.

Mulai dari sistem kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hak dan kebebasan berekspresi, serta mengemukakan pendapat, kemajemukan ideologi, kaderisasi dalam tubuh partai politik, hingga kepentingan dan aspirasi masyarakat yang direpresentasikan oleh partai politik.

“Maka dalil-dalil para Pemohon yang pada intinya menyatakan sistem proporsional dengan daftar terbuka sebagaimana ditentukan dalam norma Pasal 168 ayat (2) UU 712017 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ujar Saldi Isra.

Persidangan ini hanya dihadiri oleh delapan orang hakim konstitusi.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sedang menjalani tugas MK ke luar negeri.***

Berita Terkait

Menantu Presiden Jokowi Diharapkan Daftar Lagi, Partai Golkar Buka Pendaftaran Calon Wali Kota Medan
Prabowo Subianto Sebut Partai Golkar Berperan Penting pada Saat Kampanye Berlangsung
Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep
Airlangga Hartarto Sangat Layak Pimpin Kembali Partai Golkar untuk Periode 2024-2029, Begini Alasan MKGR
Surya Paloh Ucapkan Selamat kepada Prabowo – Gibran, Terima Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 oleh KPU
Makna Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat, Pengamat: Bukti Prabowo Legitimasi Meski KPU Belum Umumkan
Mandat dan Tanggung Jawab Besar, Jadi Alasan Prabowo Tak Ingin Terlalu Euforia Meski Unggul di Pilpres
Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pillkada Serentak pada 27 November 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 17 April 2024 - 13:54 WIB

Puspom TNI dsn Polda Metro Jaya Tangkap Pengemudi Arogan, Pemalsu Plat Dinas TNI Noreg 84337-00 yang Viiral

Rabu, 17 April 2024 - 11:07 WIB

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Tanggapi Penetapannya Sebagai Tersangka dalam Kasus Pemotongan Insentif ASN

Kamis, 11 April 2024 - 07:09 WIB

Kapan Silaturahmi Lebaran antara Prabowo dengan Megawati? Sufmi Dasco Ahmad Beri Jawaban Begini

Selasa, 9 April 2024 - 16:06 WIB

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Sabtu, 6 April 2024 - 07:38 WIB

Istana Tanggapi Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kamis, 4 April 2024 - 23:40 WIB

Prabowo Subianto Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Tukar Pendapat Soal Karier dan Pengalaman

Kamis, 4 April 2024 - 07:45 WIB

Terkait Kasus Korupsi PT Timah Tbk, Akhirnya Kejaksaan Agung Buka Peluang Periksa Artis Sandra Dewi

Kamis, 4 April 2024 - 07:24 WIB

Ucapkan Selamat atas Kemenangan Pilpres, PM Jepang Fumio Kishida Sambut Prabowo Subianto di Tokyo

Berita Terbaru