Semakin Mendekati PDI Perjuangan, Survei CPCS Sebut Elektabilitas Partai Gerindra Naik Jadi 16,8 Persen

FOKUSSIBER.COM – Temuan survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan elektabilitas Gerindra mengalami kenaikan hingga mencapai angka 16,8 persen berdasarkan hasil survei pada April-Juni 2023.

Angka tersebut terpaut hanya 0,5 persen dari PDI Perjuangan yang menduduki peringkat pertama dengan 17,3 persen berdasarkan hasil survei di periode yang sama.

“Elektabilitas PDIP cenderung stagnan sejak bulan April 2023, dan ditempel ketat oleh Gerindra yang terus mengalami kenaikan,” kata peneliti senior CPCS Hatta Binhudi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 4 September 2023.

Survei CPCS dilakukan pada 21-27 Agustus 2023, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili 34 provinsi yang diwawancarai secara tatap muka.

Metode survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca artikel lainnya di sini: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Menjadi Calon Presiden Favorit Berdasarkan Survei CPCS

Menurut Hatta Binhudi, stagnannya elektabilitas PDIP merupakan imbas dari rebound Ganjar Pranowo pascadeklarasi capres.

“Baik Ganjar maupun PDIP tidak mengalami penguatan secara signifikan setelah lima bulan deklarasi pencapresan,” ujar Hatta Binhudi.

Dia juga mengatakan bahwa publik masih menyoroti sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster, dua kepala daerah kader PDI Perjuangan yang menolak kehadiran tim Israel pada Piala Dunia U20.

“Dipercepatnya deklarasi hanya mencegah penurunan elektabilitas setelah merebaknya sentimen negatif dari publik atas penolakan Ganjar dan elite PDIP terhadap kehadiran timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U20, lanjut Hatta Binhudi.

Sebaliknya, Gerindra yang menikmati berkah coattail effect (kemampuan seorang calon presiden untuk mendatangkan pendukung) dari terus naiknya elektabilitas Prabowo.

“Naiknya elektabilitas Gerindra mengancam tekad PDIP untuk mencetak hattrick atau menang pemilu tiga periode berturut-turut,” tegas Hatta Binhudi.

Naiknya elektabilitas Prabowo juga diikuti merapatnya partai-partai besar Senayan untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Yaitu Golkar dan PAN. Semula Prabowo hanya didukung oleh Gerindra dan PKB yang tergabung dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Sedangkan Ganjar hanya didukung oleh PDIP dan PPP, dan sisanya partai-partai non-parlemen.

PPP yang sebelumnya bersama Golkar dan PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memilih mendukung Ganjar.

Dinamika terjadi di tubuh Koalisi Perubahan yang mengusung pencapresan Anies Baswedan.

Demokrat memutuskan untuk mundur setelah Anies memilih Muhaimin Iskandar sebagai pasangan cawapresnya, alih-alih ketua umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Dengan masuknya Cak Imin ke kubu pengusung Anies, otomatis PKB keluar dari KIM dan merapat ke Nasdem.

Deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya yang hanya diikuti petinggi PKB dan Nasdem memunculkan dugaan PKS bakal mengikuti jejak Demokrat keluar dari koalisi Anies.

“Untuk sementara peta pencapresan dan koalisi partai menunjukkan potensi terbentuknya tiga pasangan capres-cawapres,” kata Hatta.

Meski demikian dinamika politik lainnya masih mungkin terjadi hingga jadwal pendaftaran ke KPU pada bulan Oktober mendatang.

Sebut saja, manuver Sandiaga Uno yang berniat mengajak Demokrat dan PKS membentuk koalisi jika PPP tidak mendapat jatah cawapres Ganjar.

Sebelumnya juga sempat muncul wacana dari PDIP untuk menggabungkan Ganjar dan Anies dalam satu paket capres-cawapres.

Ada pun daftar elektabilitas partai politik versi CPCS periode April-Juni 2023 adalah sebagai berikut:

1. PDI Perjuangan 17,3 persen
2. Gerindra 16,8 persen
3. Golkar 8,6 persen
4. PKB 7,0 persen
5. Demokrat 6,3 persen

6. PSI 6,0 persen
7. PKS 4,2 persen
8. PAN 2,7 persen
9. PPP 2,4 persen
10. Nasdem 2,3 persen

11. Perindo 1,8 persen
12. Gelora 1,1 persen
13. PBB 0,7 persen
14. Ummat 0,6 persen
15. Hanura 0,2 persen

16. PKN 0,1 persen
17. Garuda 0,0 persen
18. Buruh 0,0 persen
19. Tidak tahu/Tidak jawab 21,9 persen.***