Muhadjir Effendy Tanggapi Program Makan Siang Gratis Prabowo – Gibran Dibahas di Sidang Kabinet

- Pewarta

Rabu, 28 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok. Facebook.com/@Muhadjir Effendy)

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok. Facebook.com/@Muhadjir Effendy)

FOKUSSIBER.COM – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menanggapi program makan siang gratis yang diusung salah satu Paslon.

Muhadjir mengatakan, pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan.

“Itu untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu,” kata Muhadjir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

“Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada tahun 2024 nanti tidak putus pada 2025,” imbuhnya.

Muhadjir mengatakan, anggaran program makan siang gratis bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Serta dapat juga masuk dalam APBN Perubahan.

Baca artikel lainnya di sini : Muhadjir Effendy Tanggapi Program Makan Siang Gratis Prabowo – Gibran Dibahas di Sidang Kabinet

Dengan begitu, sebut Muhadjir, proses transisi program pemerintahan kelak dapat berjalan lancar.

Namun, ia menegaskan bahwa rancangan anggaran program makan siang gratis masih bersifat pembahasan

Lihat juga konten video, di sini:  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Menjadi Jenderal TNI, Kenaikan Pangkat Istimewa dari Presiden

Baca Juga:

Polda Bali Selidiki Kematian AI, Tahanan Kasus Asusila Diduga Dikeroyok di Tahanan Polresta Denpasar

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

BMKG Laporkan Pendudukan Lahan oleh Ormas, Polisi Tangkap 17 Orang Terkait

Pemerintah Buka Suara soal Kontroversi Kolegium Dokter Spesialis dan Evaluasi Performa Kemenkes

“Syukur-syukur kalau enggak berubah, memang dirancang biar kompatibel saja.”

“Biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya.”

“Sehingga proses transisi tidak harus ada pembatasan, smooth aja,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat Sidang Kabinet Paripurna membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.

Termasuk program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo.”

“Termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat ditemui wartawan di Istana Negara, Senin (26/2/2024).***

Sempatkan juga untuk membaca artikel menarik lainnya, di portal berita Haiidn.com dan Haijakarta.com

Berita Terkait

Arus Dana Bank BJB Rp222 Miliar: Fokus Penelusuran KPK pada Ridwan Kamil
Putusan MK Batasi Peran Wakil Menteri, Tak Lagi Bisa Rangkap Jabatan
Sorak Sorai Warga Monas Iringi Kehadiran Prabowo Di Karnaval
Cadangan Pangan Indonesia Tertinggi Sepanjang Sejarah, Prabowo: Ini Strategis
Transparansi Kuota Haji Dipertanyakan, KPK Minta Keterangan Eks Menag Yaqut
Kunjungan Prabowo ke Brasil: Momentum Baru Kerjasama Indonesia–BRICS
Surat Jalan Istri Menteri UMKM Meledak, KPK Bidik Sekjen dan Menterinya
Lubang Jalan, Lubang Moral: KPK Ungkap Suap Proyek Sumut

Berita Terkait

Selasa, 14 Oktober 2025 - 14:43 WIB

Arus Dana Bank BJB Rp222 Miliar: Fokus Penelusuran KPK pada Ridwan Kamil

Jumat, 29 Agustus 2025 - 10:46 WIB

Putusan MK Batasi Peran Wakil Menteri, Tak Lagi Bisa Rangkap Jabatan

Senin, 18 Agustus 2025 - 09:19 WIB

Sorak Sorai Warga Monas Iringi Kehadiran Prabowo Di Karnaval

Kamis, 7 Agustus 2025 - 07:19 WIB

Cadangan Pangan Indonesia Tertinggi Sepanjang Sejarah, Prabowo: Ini Strategis

Rabu, 6 Agustus 2025 - 14:26 WIB

Transparansi Kuota Haji Dipertanyakan, KPK Minta Keterangan Eks Menag Yaqut

Berita Terbaru