Putusan Mahkamah Konstitusi Disebut Kembali ke Coblos Partai, Denny Indrayana: Otoritarian dan Koruptif

- Pewarta

Senin, 29 Mei 2023 - 09:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pemilu legislatif disebut akan. (Dok. Itjen.kemenkumham.go.id)

Yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pemilu legislatif disebut akan. (Dok. Itjen.kemenkumham.go.id)

FOKUSSIBER.COM  – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi penting.

Yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pemilu legislatif disebut akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting,” kata Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu, 28 Mei 2023.

MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Prabowo Mania 08 Kabupaten Bogor Dideklarasikan, Immanuel Ebenezer: Prabowo Sosok yang Berintegritas

Terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II).

Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup yakni PDI Perjuangan.

Sementara 8 dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.

Baca Juga:

Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Prabowo Subianto Halal Bihalal bersama Gibran dan Kerabat di Kertanegara

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Kapan Silaturahmi Lebaran antara Prabowo dengan Megawati? Sufmi Dasco Ahmad Beri Jawaban Begini

Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin

Dalam cuitannya Denny Indrayana juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi.

Meski tidak menjawab dengan gamblang Denny Indrayana memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.

“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” ujar Denny Indrayana.

“Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif,” kata Denny Indrayana lewat cuitannya.Putusan MK Bocor, Sistem Pemilu Legislatif Disebut akan Kembali ke Proporsional Tertutup atau Coblos Partai

Putusan Mahkamah Konstitusi Disebut Kembali ke Coblos Partai, Denny Indrayana: Otoritarian dan Koruptif

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi penting.

Yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pemilu legislatif disebut akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting,” kata Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu, 28 Mei 2023.

MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu.

Terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II).

Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup yakni PDI Perjuangan.

Sementara 8 dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.

Dalam cuitannya Denny Indrayana juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi.

Meski tidak menjawab dengan gamblang Denny Indrayana memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.

“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” ujar Denny Indrayana.

“Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif,” kata Denny Indrayana lewat cuitannya.***

Berita Terkait

Menantu Presiden Jokowi Diharapkan Daftar Lagi, Partai Golkar Buka Pendaftaran Calon Wali Kota Medan
Prabowo Subianto Sebut Partai Golkar Berperan Penting pada Saat Kampanye Berlangsung
Berikut 3 Nama Calon Kuat Wali Kota Solo Menurut Versi Solo Polling Center, Termasuk Kaesang Pangarep
Airlangga Hartarto Sangat Layak Pimpin Kembali Partai Golkar untuk Periode 2024-2029, Begini Alasan MKGR
Surya Paloh Ucapkan Selamat kepada Prabowo – Gibran, Terima Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 oleh KPU
Makna Para Pemimpin Negara Ucapkan Selamat, Pengamat: Bukti Prabowo Legitimasi Meski KPU Belum Umumkan
Mandat dan Tanggung Jawab Besar, Jadi Alasan Prabowo Tak Ingin Terlalu Euforia Meski Unggul di Pilpres
Siapa Calon Gubernur Pilihan Anda? Daftar Provinsi yang Gelar Pillkada Serentak pada 27 November 2024
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 April 2024 - 09:49 WIB

Investasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Apple Tambah Apple Developer Academy Keempat di Bali

Senin, 8 April 2024 - 11:23 WIB

Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral di Medsos

Kamis, 4 April 2024 - 10:39 WIB

Dalam Hal Jumlah Investor Aset Kripto, Indonesia Disebut Tempati Peringkat Negara Ketujuh Terbanyak

Rabu, 3 April 2024 - 11:04 WIB

Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan Meski Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H

Rabu, 20 Maret 2024 - 14:53 WIB

Kementerian Keuangan Beri Penjelasan Soal Peringkat Kredit Indonesia di Level BBB oleh Fitch Ratings

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:14 WIB

Diskusi Strategis: LSP PM dan BNSP Fokus Pada Pertumbuhan

Sabtu, 9 Maret 2024 - 03:33 WIB

BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Sukses di Sarasehan tentang Kewirausahaan dan UMKM

Rabu, 6 Maret 2024 - 14:35 WIB

Apresiasi Pencapaian Ekonomi Indonesia, Capres Prabowo Subianto: Pemerintahan Pak Jokowi Sukses

Berita Terbaru