Kemenkeu Lepas Rp168,5 Triliun, Mengejar Target APBN 2025 yang Melambat

PAGI itu di ruang konferensi pers Kementerian Keuangan, muncul angka yang membuat banyak orang tertanya-tanya: dari blokir anggaran Rp256,1 triliun.

Mengapa pemerintah baru membuka Rp168,5 triliun hingga 22 September 2025? Di balik angka itu tersimpan kisah tentang prioritas, tekanan waktu, dan janji efektivitas.

Antara Blokir dan Cair: Strategi Menjawab Keterlambatan Serapan

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menjelaskan bahwa dari total anggaran K/L diblokir Rp256,1 triliun, pemerintah telah membuka kembali Rp168,5 triliun hingga 22 September 2025.

ADVERTISEMENT

Baca Juga:

Mahfud MD Bertanggungjawab atas Keadaan Politik, Keamanan dan Penegakan Hukum di Indonesia

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dana yang dilepas diarahkan ke program prioritas: pembangunan fisik seperti cetak sawah, peningkatan sarana pendidikan di Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, plus penunjang tugas dasar dan operasional kementerian/lembaga.

Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja K/L telah mencapai Rp686 triliun, yaitu 59,1% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp1.160,1 triliun.

Namun jika dibandingkan outlook realisasi akhir yang diprediksi sebesar Rp1.090,8 triliun, realisasi tersebut menempati 53,8% ‒ sebuah tanda bahwa penyerapan anggaran diperkirakan akan melambat menuju akhir tahun.

Di samping itu, dibanding periode yang sama tahun lalu, realisasi belanja K/L terkoreksi sekitar 2,5%. Luky mengungkap penyebabnya.

Pembangunan fisik di lapangan kadang tertinggal dari jadwal, sehingga dana yang sudah dialokasikan belum bisa dicairkan atau digunakan secara efektif.

Kapan Blokir Dibuka, Kapan Ditahan: Mekanisme dan Akibatnya

Blokir anggaran merupakan langkah efisiensi pemerintah untuk menjaga agar anggaran yang tersedia benar-benar digunakan sesuai prioritas dan target.

Luky menyebut bahwa pembukaan blokir anggaran tidak otomatis, melainkan berdasarkan urgensi tugas dan program.

Program strategis prioritas seperti cetak sawah, fasilitas pendidikan, dan madrasah mendapatkan perhatian khusus agar terlaksana.

Tetapi tidak semua blokir akan dibuka. Ada bagian-bagian yang tetap diblokir untuk menjaga ruang fiskal, menghindari pemborosan, atau karena kendala administratif dan kesiapan pelaksanaan.

Gelombang terbuka ini juga disesuaikan dengan ketersediaan data, kesiapan proyek, dan pengawasan.

Sudut Baru: Gejolak di Bawah Angka

Melihat angka blokir dan dibukanya kembali anggaran, ada beberapa sudut yang kurang dibahas tapi patut diperhatikan:

1. Waktu Pelaksanaan Proyek vs Waktu Administrasi

Meski anggaran sudah dialokasikan, sering kali persiapan administratif seperti lelang, perizinan, konsultan, atau kesiapan lahan membebani, sehingga pencairan dan pelaksanaan proyek fisik melambat.

2. Evaluasi Prioritas Program

Program yang dianggap prioritas mendapat prioritas pembukaan blokir anggaran.

Yang kurang prioritas harus sabar menunggu waktu, meski bagi beberapa daerah atau instansi, “menunggu” bisa berarti penundaan pelayanan publik.

3. Risiko Pemborosan dan Korupsi

Blokir juga berfungsi sebagai filter awal untuk mencegah penggunaan anggaran yang kurang transparan atau kurang siap.

Tetapi ketika pembukaan dilakukan terburu-buru, tanpa pengawasan yang ketat, risiko alokasi yang tidak efisien tetap ada.

4. Ekspektasi Publik dan Politikal

Ada tekanan kuat dari publik dan instansi yang mendesak agar proyek segera berjalan.

Pemerintah harus menyeimbangkan antara respons terhadap kebutuhan mendesak dan kehati-hatian dalam penggunaan anggaran publik yang sangat besar.

Apa Selanjutnya: Jalan Kejar Target dan Imbas Akhir Tahun

Pemerintah sudah membentuk tim khusus monitoring penyerapan dana K/L untuk tiga bulan terakhir tahun 2025.

Tujuannya agar gap antara target dan realisasi serapan bisa dikecilkan.

Luky menyampaikan bahwa meskipun sebagian besar blokir sudah dibuka, sebagian tetap akan dipertahankan sampai ada kepastian kesiapan – fisik, administratif, hingga pengawasan.

Ke depan, efektifitas belanja publik akan sangat tergantung pada:

1. Kecepatan proses tender dan administrasi lokal.

2. Transparansi alokasi program prioritas agar publik tahu kapan dan bagaimana anggaran digunakan.

3. Evaluasi berkala agar dana yang telah dibuka blokir menghasilkan manfaat sesuai tujuan.

Keseimbangan antara Izin, Aksi, dan Hasil

Menggunakan metode metafora sederhana, bayangkan blokir anggaran sebagai bendungan air di sungai besar.

Dibuka sedikit-sedikit agar debit air tidak meluap merusak, tetapi jika dibuka terlalu pelan, sungai menjadi kering di hilir ‒ proyek terlambat, masyarakat merasakan kekeringan pelayanan.

Jika dibuka terlalu cepat tanpa kontrol, banjir dan kehancuran administrasi dan kredibilitas bisa terjadi.

Itulah tantangan pemerintah ketika membuka Rp168,5 triliun dari blokir total Rp256,1 triliun.

Bagaimana memastikan aliran itu tepat sasaran, cukup deras agar tidak stagnan, tapi tetap terkendali agar tidak meluber sia-sia.

Pembukaan blokir anggaran Rp168,5 triliun oleh Kemenkeu bukan hanya soal angka. Ia adalah cermin dari strategi fiskal, kompromi antara kebutuhan mendesak program prioritas dan disiplin belanja negara.

Realisasi 59,1% belanja K/L hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan laju yang cukup, tetapi masih perlu percepatan jika target akhir tahun ingin dicapai.

Tantangan administratif, kesiapan fisik proyek, serta pengawasan menjadi unsur penentu apakah rupiah yang telah “dibuka bendungannya” akan mengalir lancar sampai ke hilir masyarakat yang menunggu.****

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infotelko.com dan Infoekonomi.com.

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media 23jam.com dan Haiidn.com.

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallotangsel.com dan Haisumatera.com.

Untuk mengikuti perkembangan berita nasional, bisinis dan internasional dalam bahasa Inggris, silahkan simak portal berita Indo24hours.com dan 01post.com.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.

Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.

Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.

Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center