FOKUSSIBER.COM – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan klarifikasi terkait adanya dana suap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang mengalir ke Muktamar PPP tahun 2022
KPK pada Senin, 5 Juni 2023 menginfornasikan telah menahan tiga dari tujuh orang tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemkab Pemalang, Jateng.
Kasus suap dan gratifikasi ini melibatkan mantan Bupati Pemalang periode 2021-2026 Mukti Agung Wibowo.
Hal itu terjadi saat akan melakukan perubahan komposisi dan rotasi pada beberapa level jabatan di Pemkab Pemalang.
Baca Juga:
Terpilih atau Tidaknya Sandiaga Uno Sebagai Cawapres, PPP Serahkan kepada Keputusan Partai Politik
Survei Tunjukkan Lampaui Ambang Batas Parlemen pada Pemilu 2024, Mardiono: Alhamdulillah
Mukti kemudian mempercayakan Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo untuk mengurus pengaturan proyek termasuk mengatur rotasi, mutasi dan promosi para ASN di Pemkab Pemalang.
Baca artikel menarik lainnya, di sini: Hasil Survei Saiful Mujani Research and Consulting, Prabowo Subianto Jadi Capres Paling Populer
Uang sejumlah sekitar Rp650 juta yang terkumpul tersebut, kemudian diistilahkan sebagai “uang syukuran”
Selanjutnya digunakan Adi Jumal Widodo membiayai berbagai kebutuhan Mukti Agung Wibowo yang di antaranya untuk mendukung kegiatan Muktamar PPP di Makassar tahun 2022.
Baca Juga:
Angkat Bicara Mengenai Calon Wakil Presiden, Menteri BUMN Erick Thohir: Kalau Jodoh Pasti Bertemu
Ungkap 17 Program Prioritas di UGM, Prabowo Bicara Target Indonesia Emas 2045 di Mata Najwa On Stage
Di Hadapan Generasi Muda di UGM Prabowo Subianto: Gembiralah, Masa Depan Kalian Gemilang!
Klarifikasi Resmi DPP PPP
Terkait adanya dana suap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo yang mengalir ke Muktamar PPP tahun 2022, PPP menyebut patut dipertanyakan karena tidak valid
“Informasi aliran dana dari tersangka ke muktamar PPP patut dipertanyakan, alias tidak valid,” kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.
Achmad Baidowi mengaku pihaknya tidak tahu menahu dengan hal tersebut, karena Muktamar PPP tahun 2022 tidak ada.
Baca Juga:
Seruan Prabowo Presiden Menggema, Saat 250 Orang Kandang Jawara Jogja Sambut Prabowo Subianto
Kunjungan ke Bandung, Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto Kompak Selfie Bareng Karyawan PT Pindad
“Muktamar PPP adanya tahun 2020,” ucap Achmad Baidowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 6 Juni 2023.
Menurut dia, ketidakvalidan informasi tersebut harus menjadi perhatian bagi KPK agar tidak memberikan informasi yang tidak akurat.
Achmad Baidowi menyebut PPP sangat mendukung dan berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi.
“Kami menghormati proses hukum sehingga sepenuhnya kami serahkan kepada mekanisme hukum,” kata Achmad Baidowi.***
