Polda Metro Beri Tanggapan Kubu Firli Bahuri yang Klaim Foto Bersama SYL Tak Bisa Jadi Alat Bukti

- Pewarta

Rabu, 13 Desember 2023 - 14:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Dok. Lemhannas.go.ididid)

Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. (Dok. Lemhannas.go.ididid)

FOKUSSIBER.COM – Tim Advokasi Bidkum Polda Metro Jaya membantah klaim dari kubu Firli Bahuri selaku pemohon dalam sidang praperadilan gugatan penetapan tersangkanya.

Yaitu di kasus dugaan pemerasan, perihal foto pertemuan Firli Bahuri dengan Syahrul Yasin Limpo.

Hal tersebut disampaikan oleh tim advokasi Bidkum Polda Metro Jaya (PMJ) yang turut dihadiri Kabidkum Polda Metro Jaya Kombes Pol Putu Putera Sadana.

Bidkum Polda Metro Jaya (PMJ) hadir diPengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari Selasa (12/12/2023).

Putu Putera yang membacakan eksepsi beserta tim Advokasi Bidkum PMJ mengatakan, klaim pihak Firli Bahuri yang menyebut foto pertemuan dengan SYL tak bisa jadi alat bukti pemerasan, sebagai dalil yang mengada-ada.

Baca artikel lainnya di sini :Prabowo Subianto Dorong Penuntasan Masalah HAM di Papua dengan Pembangunan Ekonomi

“Bahwa pemohon yang menyatakan bukti berupa foto antara pemohon dan Syahrul Yasin Limpo di sebuah GOR bulu tangkis hanya pertemuan biasa.”

“Dan bukan bukti yang dapat dibuktikan telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara”.

“Hal ini merupakan dalil yang mengada-ada,” ujar Putu Putera di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/12/2023).

Lihat juga konten video, di sini:Prabowo Subianto ke Anies Baswedan soal Persoalan di Papua: Tidak Sesederhana Itu, Pak Anies

Putu menuturkan foto pertemuan tersebut pada 2 Maret 2022 bukanlah pertemuan biasa.

Lantaran Firli saat itu disebut tengah menangani perkara dugaan penyimpangan pengadaan sapi di Kementerian Pertanian.

Baca Juga:

Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan Meski Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Di Tengah Tekanan PDIP dan Sidang MK, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Relawan di Istana Kepresidenan

Kejagung Geledah Rumah Pasangan Harvey Moeis – Sandra Dewi Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi Timah

“Karena ada foto pertemuan antara pemohon dengan Syahrul Yasin Limpo di sebuah gedung olahraga pada 2 Maret 2022 bukan pertemuan yang biasa”.

“Krena seorang pejabat negara pada saat itu tengah menangani perkara terkait dugaan penyimpangan pengadaan sapi yang dilakukan oknum anggota DPR RI di lingkungan Kementan tahun anggaran 2019-2020,” katanya.

Tak hanya itu, pertemuan tersebut juga dinilai tidak etis karena dianggap melanggar Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang melarang pimpinan KPK bertemu pihak yang berperkara.

“Sehingga pertemuan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana pemerasan dan gratifikasi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara”.

“Yang dilengkapi dengan keterangan saksi-saksi, bukti surat, maupun keterangan ahli, ataupun petunjuk dokumen elektronik,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, kubu Firli Bahuri menilai penyertaan foto pertemuan dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang terjadi di salah satu Gelanggang Olahraga (GOR) bulu tangkis.

Tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan.

Hal tersebut disampaikan oleh tim kuasa hukum yang beranggotakan Ian Iskandar, Ishemat Soeria Alam, Anis Rifai, Dedi Yusuf, Satria Tunggara, dan Ari Setiawan Niti Sumita, Marvil Worotijan.

“Bahwa oleh karena bukti berupa foto tersebut, diambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemohon, maka dengan demikian bukti berupa foto tersebut tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan.”

“Sebab pengambilan alat bukti elektronik tersebut tidak dilakukan secara halal/sah, sebab dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemohon,” ujar tim kuasa hukum Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).

Oleh karenanya, foto tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dalam kasus dugaan pemerasan lantaran hanya membuktikan adanya pertemuan dengan Firli Bahuri dan SYL

“Bahwa selain tidak memiliki kekuatan pembuktian di persidangan, foto tersebut hanya membuktikan telah terjadinya pertemuan antara pemohon dengan Saksi Syahrul Yasin Limpo.”

“Bkan bukti yang dapat membuktikan telah terjadinya dugaan tindak pidana pemerasan dan/atau Penerimaan Gratifikasi dan/atau Penerimaan Hadiah dan/atau Janji”.

“Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” jelasnya dilansir PMJ News.***

Berita Terkait

Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Prabowo Subianto Halal Bihalal bersama Gibran dan Kerabat di Kertanegara
Jasasiaranpers.com Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin
Istana Tanggapi Soal Usulan Hadirkan Presiden Jokowi ke Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK
Prabowo Subianto Kunjungi PM Malaysia Anwar Ibrahim, Tukar Pendapat Soal Karier dan Pengalaman
Terkait Kasus Korupsi PT Timah Tbk, Akhirnya Kejaksaan Agung Buka Peluang Periksa Artis Sandra Dewi
Ucapkan Selamat atas Kemenangan Pilpres, PM Jepang Fumio Kishida Sambut Prabowo Subianto di Tokyo
Terkait Pemanggilan 4 Menteri Kabinet dalam Sidang Sengketa Pemilu di MK, Begini Respons Jokowi
Di Tengah Tekanan PDIP dan Sidang MK, Jokowi Gelar Buka Puasa Bersama Relawan di Istana Kepresidenan
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Senin, 8 April 2024 - 11:23 WIB

Berikut Ini Penjelasan Resmi Pihak Bank Indonesia Terkait Soal Uang Pecahan 1.0 yang Viral di Medsos

Rabu, 3 April 2024 - 11:04 WIB

Tirta Kahuripan Tetap Layani 225.134 Pelanggan Meski Libur Panjang Hari Raya Idul Fitri 1445 H

Rabu, 20 Maret 2024 - 14:53 WIB

Kementerian Keuangan Beri Penjelasan Soal Peringkat Kredit Indonesia di Level BBB oleh Fitch Ratings

Minggu, 17 Maret 2024 - 02:14 WIB

Diskusi Strategis: LSP PM dan BNSP Fokus Pada Pertumbuhan

Sabtu, 9 Maret 2024 - 03:33 WIB

BNSP dan LSP Talenta Wirausaha Nusantara: Sukses di Sarasehan tentang Kewirausahaan dan UMKM

Rabu, 6 Maret 2024 - 14:35 WIB

Apresiasi Pencapaian Ekonomi Indonesia, Capres Prabowo Subianto: Pemerintahan Pak Jokowi Sukses

Rabu, 6 Maret 2024 - 09:31 WIB

Jaga Ketersediaan Pangan dan Stabilisasi Harga, Bapanas Gelar Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga

Minggu, 3 Maret 2024 - 12:38 WIB

Melesat, Volume Transaksi Cash Management di QLola by BRI Tumbuh 33,9% Capai Rp6.788 Triliun

Berita Terbaru